Mahkamah Agung (MA) kembali melakukan rotasi pimpinan di berbagai Pengadilan Tinggi (
PT), dan sorotan kali ini tertuju pada penunjukan Albertina Ho sebagai Wakil Ketua PT Jakarta. Di satu sisi, kembalinya sosok “Srikandi Hukum” ini tentu disambut baik oleh sebagian masyarakat yang merindukan penegakan hukum yang bersih dan berintegritas, mengingat rekam jejak beliau dalam memberantas korupsi. Namun, kita perlu melihat lebih dalam, apakah rotasi ini sekadar langkah rutin pengisian kekosongan jabatan pensiunan, ataukah memang merupakan bagian dari upaya pembenahan sistem peradilan yang lebih mendasar di ibu kota?
Pertanyaan kritis yang muncul adalah, sejauh mana rotasi ini akan membawa perubahan signifikan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang kerap menghantui peradilan di Jakarta? Kita tahu, PT Jakarta memiliki peran krusial dalam mengawasi jalannya peradilan di tingkat pertama dan menjadi gerbang penting bagi perkara yang berlanjut ke tingkat kasasi. Efektivitas dan integritas PT Jakarta tentu memiliki dampak besar pada rasa keadilan masyarakat.
Menyambut Albertina Ho sebagai Wakil Ketua memang memberikan harapan, namun harapan saja tidak cukup. Kita perlu melihat langkah-langkah konkret apa yang akan diambil oleh beliau dan jajaran pimpinan PT Jakarta lainnya dalam membenahi sistem internal, meningkatkan transparansi, dan memastikan tidak ada lagi praktik-praktik yang menciderai keadilan. Apakah rotasi ini akan diikuti dengan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja hakim dan staf, pengetatan pengawasan, serta mekanisme yang lebih kuat untuk mencegah praktik korupsi dan kolusi di lingkungan pengadilan?
Selain itu, perlu dipertanyakan pula, apakah MA memberikan dukungan penuh kepada pimpinan PT yang baru dalam menjalankan tugasnya? Pembenahan peradilan bukanlah tugas individu, melainkan membutuhkan komitmen dan sinergi dari seluruh elemen lembaga peradilan. Tanpa dukungan kebijakan yang kuat dari MA dan kemauan politik untuk melakukan perubahan yang mendasar, rotasi pimpinan ini bisa jadi hanya sekadar “ganti orang” tanpa membawa dampak yang signifikan.
Publik tentu berharap lebih dari sekadar pengisian jabatan kosong. Kehadiran figur seperti Albertina Ho di posisi strategis seperti Wakil Ketua PT Jakarta harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk melakukan reformasi yang nyata. Kita akan terus mengawasi, apakah rotasi ini benar-benar menjadi langkah awal menuju peradilan yang lebih bersih, adil, dan tepercaya di ibu kota, atau hanya sekadar perubahan kosmetik di tengah permasalahan yang masih mengakar kuat. Integritas individu memang penting, namun perubahan sistemik jauh lebih krusial untuk mewujudkan keadilan yang sesungguhnya.
